Wednesday, 12 April 2017

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) BARU BADAN USAHA

Gambar terkait

Assalamu'alaikum sahabat... Apa kabarnya hari ini, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat wal afiat. 

Untuk postingan blog kali ini saya ingin membagi pengalaman pribadi saya perihal tata cara pengurusan permohonan pengajuan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru khusus untuk badan usaha. Untuk yang baru pertama kali ngurus PKP mungkin kamu akan sedikit mengalami kebingungan mengenai syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengurus PKP pada Kantor Pajak Pratama daerah dimana badan usaha kamu berdomisili. Nah sebelum saya kasih tahu persyaratan administrasi apa saja yang diperlukan, kira-kira kalian tau gak sih apa yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hayooo... Ada yang bisa jawab gak ^.^

Baiklah kalo belom pada tau saya kasih tau nih. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UUPPN) tahun 1984 dan perubahannya. PKP ini tidak diwajibkan untuk para Pengusaha Kecil kecuali Pengusaha Kecil sendiri yang ingin dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sebagai tambahan, untuk bisa dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, para pengusaha harus mempunyai omset kotor dalam satu tahun minimal Rp. 4.800.000.000 (4.8 Milyar). 

Berikut ini adalah syarat pengajuan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru sebagai berikut : 

  1. Formulir Permohonan Pengukuhan PKP (Baru). Download Formulir Disini
  2. Surat Permohonan diatas kop surat permohonan dan ditandatangani dan distempel oleh Direktur 
  3. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Pajak
  4. Fotocopy NPWP Perusahaan
  5. Fotocopy NPWP Penanggung Jawab Perusahaan 
  6. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan 
  7. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan)
  8. Fotocopy KTP yang diberi kuasa
  9. Fotocopy Akta Pendirian & Perubahan (bila ada)
  10. Fotocopy SK Kemenkumham
  11. Fotocopy SIUP
  12. Fotocopy TDP
  13. Fotocopy SIUJK 
  14. Fotocopy Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (Apabila PMA)
  15. Fotocopy SK Domisili 
  16. Fotocopy SK Domisili dari pengelola gedung (bila menyewa) 
  17. Photo Kantor
  18. Peta Lokasi Kantor
  19. Photo Tempat Usaha Lainnya (bila ada) 
  20. Photo Rumah Penanggung Jawab
  21. Peta Lokasi Rumah Penanggung Jawab

Setelah pemberkasan dokumen sudah lengkap, tahap berikutnya pihak dari KPP Pajak Pratama yang sesuai domisili badan usaha akan melakukan kunjungan untuk melakukan survey dan verifikasi alamat domisili badan usaha yang bersangkutan. Sebelum melakukan survey, pihak dari KPP Pratama Pajak terlebih dahulu akan menghubungi pihak penanggung jawab dari badan usaha yang bersangkutan untuk menginformasikan jadwal survey, oleh karena itu pastikan nomor telephone dan mobile phone selalu aktif untuk menerima informasi kapan jadwal survey akan dilaksanakan. 

Apabila pemberkasan dokumen lengkap dan survey berjalan lancar sejak masuk nya pemberkasan dokumen, surat pengukuhan PKP dapat kita ambil di KPP tempat kita mengajukan. Keputusan permohonan pengajuan PKP diterbitkan paling lambat maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterima. 

Gimana sahabat, mudah bukan mengurus permohonan pengajuan PKP Baru? kalo kalian mengalami kesulitan kalian bisa langsung berkonsultasi ke Help Desk KPP Pratama Pajak tempat mengajukan atau bisa tinggalkan komentar di kolom komentar blog saya. Semoga ulasan saya tentang pengurusan permohonan pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Baru ini bisa memudahkan sahabat. Terima kasih... Salam

Jakarta 12 April 2017
16.00 WIB 



  

Share this

0 Comment to "PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) BARU BADAN USAHA"

Post a Comment